KOMPAS.com – Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengaku takjub dengan perkembangan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang saat ini genap berusia 10 tahun.
"Bagus bergerak dan sudah hidup. (Sudah) lima kali ke Kaltara, saya kagum dan kaget dari kota yang relatif sepi hingga saat ini pukul 1 malam pun masih ramai. Sudah banyak cafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, sekolah dan lain-lain," ungkapnya.
Dia mengatakan itu ketika memberikan keterangan resmi di hadapan awak media dengan mengenakan setelan jas khas Kesultanan Bulungan usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kaltara, Selasa (25/10/22).
Tito berpesan, sumber daya alam (SDA) Kaltara yang kaya dan beragam serta luas wilayah Kaltara yang hampir separuh pulau Jawa menjadi modal penting strategisnya sebuah daerah.
Baca juga: Peringati HUT Ke-10 Kaltara, Mendagri Kenakan Pakaian Adat Bulungan
"Yang terpenting lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terdidik, terlatih dan sehat. Fokus pada program pendidikan 20 persen dan 10 persen kesehatan alokasi anggaran," harapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Terkait persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara, yakni ibu kota provinsi Tanjung Selor, Tito mengatakan, awalnya semua berjalan sesuai skenario hingga wabah Covid-19 melanda dunia.
"Kami berharap pada 2019 moratorium dibuka dengan asumsi ekonomi kita membaik. Kita terkena dampak krisis pandemi Covid-19 yang luar biasa dampaknya sehingga banyak sekali biaya yang difokuskan negara (untuk pandemi Covid-19),” terangnya.
Terkait penanganan pandemi Covid-19, Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menuturkan, pemerintah telah berhasil dan ekonomi mulai membaik.
“Namun, kita dihadapkan lagi potensi krisis global dan negara lain, banyak yang sudah collapse (runtuh ekonomi)," jelasnya lagi.
Baca juga: Mendagri Ajak Masyarakat Kaltara Dukung Pembangunan IKN
Tito pun mengajak Kaltara terus bergerak maju dan bekerja untuk mencari sumber pendapatan daerah sebanyak-banyaknya.
"Inflasi dijaga jangan sampai menurunkan keuangan kita, termasuk daerah-daerah supaya ekonomi membaik. Kalau keuangan ada, otomatis moratorium akan diakomodasi," tuturnya.