MANADO, KOMPAS.com - Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan sosial pangan di Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut), Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut menggelar Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan tahun 2019, diruang WOC kantor Gubernur, Senin, (25/03/2019).
Membuka acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen berharap rakor ini bisa menjadi sarana koordinasi antarpihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial pangan di Sulawesi utara.
"Untuk itulah rakor ini diselenggarakan dan punya nilai penting, karena sangat strategis. Pokok pembicaraan pada rapat ini fokus pada persoalan dan kebijakan pangan sebagai kebutuhan dasar yang setiap hari dikonsumsi masyarakat, terutama keluarga miskin," kata Silangen.
Pertemuan tersebut, lanjut Silangen, juga dijadikan sebagai sarana evaluasi penyaluran bantuan sosial pangan pada 2018 lalu agar berbagai permasalahan yang terjadi dapat dicarikan solusi, terutama mengenai pentingnya validasi dan verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) dari pemerintah kabupaten/kota.
"Supaya dapat menyampaikan data yang valid dan akurat kepada pemerintah provinsi sehingga proses pengawasan dan penyaluran bantuan sosial pangan di 2019 ini bisa lebih tepat sasaran," ujar Silangen.
Program Bantuan Sosial Pangan adalah kebijakan pemerintah yang mencakup bantuan sosial beras sejahtera (RASTRA), yaitu yang diterima setiap bulan oleh keluarga miskin sebanyak 10 kg beras tanpa uang tebus dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
BPNT merupakan kebijakan transformasi secara bertahap atas bantuan sosial RASTRA menjadi bantuan pangan nontunai, yaitu bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin dengan sistem Kartu Elektronik. Bantuan ini hanya dapat ditukar oleh keluarga penerima manfaat dengan beras atau telur pada E-Warong atau warung elektronik yang menjadi mitra bank pelaksana, dalam hal ini bank himbara.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan, dalam laporan kegiatannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyatukan kesepahaman dan keterpaduan lintas sektor agar bantuan sosial pangan disulawesi utara ini dapat berjalan lancar dan sukses.
Hadir pada pertemuan itu antara lain Kepala perwakilan BI Sulut Arbonas Sirait, Asisten Perekonomian dan pembangunan M Ruddi Mokoginta, Perwakilan Bulog Divisi Regional Sulut dan Perwakilan dari Kabupaten/Kota Se-Sulut.