MANADO, KOMPAS.com - Asosiasi Ilmu Politik Indonesia cabang Manado Rutin melakukan edukasi politik dalam rangka menyukseskan pemilihan umum 2019. Di Sulut, kali ini AIPI menggandeng KPU Provinsi Sulut untuk menggelar diskusi dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih bertema " Pemilu 2019; Issue, Problem dan Kesiapan Penyelenggara Pemilu".
Kegiatan yang digelar Jumat (15/3/2019) itu dibuka langsung oleh Wakil Ketua AIPI Manado Dr Ferry Daud Liando. Diskusi ini juga mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan pemilu yang damai dan berintegritas.
Ardiles M.R Mewoh, Ketua KPU Sulut, pada diskusi itu meminta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan pemilu dengan cara menjadi pemilih cerdas, antipolitik uang dan SARA, serta memerangi hoaks.
Sementara Michael Mamentu, narasumber utama diskusi ini, memaparkan beberapa isu utama cukup sensitif pada proses pemilu 2019. Mamentu mengatakan KPU harus mengantisipasi masalah yang akan muncul pascapemilu, terutama berkaitan dengan masuknya orang yang menderita sakit jiwa dalam DPT.
Dia juga mengingatkan tentang adanya 17,3 juta orang pada DPT yang memiliki tahun dan tanggal lahir sama, serta isu hoaks pemilu yang kerap menyerang sosok penyelenggara pemilu.
"Termasuk tentang logistik pemilu, padahal dalam regulasi yang ada tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kondisi geografis dan topografi masyarakat Indonesia berbeda-beda dan isu tentang WNA yang memiliki hak pilih juga harus diingat," kata Mamentu.
Mamentu sendiri menilai KPU selaku penyelenggara sudah cukup siap untuk menghadapi proses pemilu. Namun, dia mengingatkan agar KPU mempersiapkan dengan baik adanya kemungkinan-kemungkinan pascapemilu 17 April 2019 mendatang.