Gubernur Olly: Investasi Belum Tumbuh Sesuai Harapan
TANGERANG, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menegaskan bahwa saat ini persoalan investasi belum tumbuh sesuai harapan. Masih banyak investor mengeluh, meski dirinya terus mendorong percepatan perizinan dan memangkas proses birokrasi.
Demikian dipaparkan Olly usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang Selatan, Banten, Selasa (12/3/2019) siang. Olly hadir di barisan paling depan bangku peserta bersama Presiden Joko Widodo, Kepala BKPM Thomas Lembong dan gubernur dari seluruh Indonesia.
Di acara tersebut Presiden Jokowi menyampaikan pidato tentang pembentukan kementerian khusus investasi dan ekspor. Hal itu diungkapkan karena saat ini laju investasi dan ekspor belum terlalu cepat.
"Saya sudah sampaikan pada rapat kabinet minggu lalu, apakah perlu situasinya seperti ini sehingga perlu Menteri Investasi dan Menteri Ekspor Khusus. Wong negara lain juga sama, ada menteri khusus investasi dan menteri khusus ekspor. Dua menteri," papar Jokowi.
Terkait persoalan investasi itu, Olly menanggapi, bahwa saat ini lajunya memang tumbuh sesuai harapan. Meski percepatan perizinan dan pemangkasan proses birokrasi sudah dilakukan, keluhan para investor tetap bermunculan.
"Bahkan Presiden mengakui, sebenarnya banyak investor yang datang ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Kenyataannya, yang terealisasi tak lebih dari 10 persen. Disimpulkan, sampai saat ini masih ada persoalan yang terjadi di lapangan. Itu yang akan saya kejar dan tuntaskan," kata Olly.
"Terus terang, saya paling greget soal ini. Kita tahu kesalahan kita, kita ngerti solusinya, kita ngerti jalan keluarnya, tapi kita tidak bisa tuntaskan. Saya akan lihat alur mana yang masih tidak benar di titik tertentu dan saya akan temukan itu, tunggu saja," lanjut Olly, mengambil ucapan Presiden Jokowi.
Padahal, menurut Olly, saat ini kondisi ekonomi Indonesia cukup stabil. Bahkan, berdasarkan data BKPM, Indonesia menjadi tujuan favorit ke-4 dunia bagi para CEO perusahaan multinasional.
Modal lainnya adalah data dari lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Moody's dan Fitch yang menempatkan Indonesia sebagai negara laik investasi.
"Kalau modal ini tidak kita manfaatkan, percuma," ujarnya.
