Jokowi Minta Korpri Awasi Penyaluran Dana Desa

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menjaga dan mengawasi penyaluran dana desa. Ini penting agar tidak ada penyelewengan dan tepat sasaran.

Menurut Jokowi, hingga akhir 2018 pemerintah telah menyaluran dana desa Rp 187 triliun, sedangkan yang tersalurkan sudah 74.900 desa di seluruh Indonesia.

"Sampai akhir tahun ini Rp 257 triliun. Sistem pengawasan betul-betul dijaga, agar dana desa pas betul. Jadi, barang apakah jalan, posyandu, irigasi, embung, semua harus betul-betul dimonitor dan diawasi," kata Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tak hanya itu, Jokowi meminta pula Korpri untuk berkontribusi dalam menurunkan stunting. Presiden menegaskan, rasio gizi buruk balita harus dapat terus diturunkan hingga di bawah 20 persen.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Keberhasilan Dana Desa...

"Berkaitan dengan stunting, saya ucapkan terima kasih, karena angka stunting kita turun dari 37 persen menjadi 30 persen. Saya minta harus anjlok lagi jadi di bawah 20 persen, anjlok lagi," pinta Jokowi, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Lebih jauh, Jokowi meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan pelayanan dengan terjun dan dekat dengan masyarakat.

"Semua PNS harus dekat pada masyarakat. Sering ke lapangan, masalah betul-betul bisa dikuasai. Bukan terjebak hal-hal administratif sehingga manfaat pelayanan bisa dirasakan masyarakat," beber Jokowi.

Sebagai informasi, dalam Rakernas Korpri tersebut hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen.

Rakernas Korpri turut dihadiri pula oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dan Kepala BKD Sulut Femmy Suluh.