KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey optimis bahwa seluruh kabupaten dan kota di provinsi yang ia pimpin akan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) pada audit Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK) tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Olly usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V dan VI BPK RI di Manado, Rabu (20/3/2019).
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017, terdapat 15 kabupaten dan kota di Sulut yang masuk ke dalam daftar audit BPK.
Dari jumlah tersebut, 14 di antaranya berhasil meraih opini WTP, sisanya yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu-satunya daerah yang mendapat predikat disclaimer atau tidak memberikan pendapat.
Baca juga: Sulawesi Utara Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Meski tidak sesuai harapan, Gubernur yang telah menjabat selama tiga tahun ini masih optimis kabupaten tersebut mampu menyelesaikan masalahnya.
"Ini hanya persoalan aset. Kalau kami tekun melaksanakan arahan BPK pasti keluar dari disclaimer," yakin Olly.
Sementara itu, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang juga hadir dalam acara tersebut berharap pelaksanaan Rakornis AKN V dan VI BPK RI di Kota Manadao ini mampu membantu komunikasi antar unit kerja,
"Dengan begitu, perlakuan pemeriksaan semakin seragamm sehingga tidak ada perbedaaan perlakuan di setiap daerah yang diperiksa," tuturnya.
Baca juga: Terima LHP Semester II Tahun 2018, Gubernur Olly Apresiasi BPKP Sulut
Ia juga meminta seluruh tenaga pemeriksa untuk bekerja secara profesional dan tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
"Para pemeriksa harus bekerja sebaik mungkin dan harus melakukannya dengan penuh integritas sehingga kualitas pemeriksaan semakin baik," pesan Moermahadi.