KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengapresiasi peranan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Sulut.
"BPKP selama ini telah membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Olly saat menerima Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BPKP Semester II Tahun 2018 dari Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Kwinhatmaka di Kantor Gubernur Sulut, Rabu (13/2/2019) siang.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut menerangkan bahwa LHP BPKP Semester II Tahun 2018 di Provinsi Sulut memuat empat fokus pengawasan yang menjadi tugas BPKP.
Pertama adalah pengawasan pembangunan nasional, kedua kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, ketiga pengamanan aset negara/daerah, dan keempat mendorong perbaikan governance system.
LHP BPKP ini diharapkan mampu memberikan input bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah.
Dalam pertemuan tersebut dibahas pula mengenai pelaksanaan proses perizinan usaha di kabupaten dan kota se-Sulut.
Terkait hal itu, Olly meminta BPKP agar dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses perizinan usaha untuk membantu peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.