Gubernur Olly Dukung Mitigasi Perubahan Iklim Negara Kepulauan

KOMPAS.com – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mendukung penuh terlaksananya The Archipelagic and Island States Forum (AIS) di Manado.

Ia menilai agenda yang diikuti delegasi dari 20 negara Kepulauan itu mampu meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Olly menuturkan, sebagai bagian integral dan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, Sulut menyambut gembira pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama pembangunan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ini.

"Forum ini menjadi katalisator bagi pembentukan kerja sama antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim," kata Olly dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Olly sendiri mengatakan itu pada pembukaan AIS di Grand Kawanua Convention Center Manado, Kamis (1/11/2018).

Lebih lanjut orang nomor satu ini berharap supaya AIS Forum dapat memberikan informasi penting seluruh masyarakat Sulut tentang mitigasi perubahan iklim.

"Kegiatan ini akan mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih peduli menjaga lingkungan," ucap Olly.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam The Archipelagic and Island States Forum.

“Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Menko Luhut.

Mitigasi perubahan iklim

Dalam forum ini, dibuat beberapa kesepakatan terkait negara-negara pulau dan kepulauan yang sebagian besar berada di kawasan Asia-Pasifik ini.

Kesepakatan tersebut antara lain berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut, serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim.

Forum AIS diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan dengan United Nations Development Program (UNDP).

AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, yaitu sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.

Luhut mengatakan, negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif, dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya.

Ini karena sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalah mereka.

“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” ucap Luhut.

Moana merupakan film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.

Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerja sama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerja sama juga dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritime, serta mendorong pengembangan tata kelola kelautan.

Country Director UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG's.

“Forum AIS inisiatif akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka,” kata Bahuet menambahkan.

Menurut dia, pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari insiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggota mengakses mekanisme baru, keuangan campuran, keuangan Syariah, dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS.

Sebab, dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan, khususnya yang kecil, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Sebagai informasi, pembukaan AIS Forum turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim RI Purbaya Yudhi Sadewa, para delegasi AIS Forum dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut.

Dua puluh delegasi Negara yang hadir, di antaranya Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris.