KOMPAS.com - Selama tiga tahun belakangan ini kemajuan pembangunan di Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan progres positif. Pertumbuhan ekonomi Sulut ditopang oleh terkendalinya harga barang dan jasa (inflasi) pada tingkat rendah.
Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen di Kota Kotamobagu, Rabu (26/9/2018) siang.
Dalam rilis yang Kompas.com terima, Jumat (28/9/2018), Silangen menuturkan, tingkat pertumbuhan ekonomi Sulut dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan.
Kata dia, pertumbuhan ekonomi Sulut pada 2015 mencapai angka 6,12 persen dan naik mencapai angka 6,32 persen pada 2017. Angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Di samping itu, menurut Silangen, inflasi daerah pada 2017 mencapai 2,42 persen turun menjadi -0,88 persen pada agustus 2018. Sedangkan inflasi pada semester pertama mencapai 1,90 persen atau lebih rendah dari inflasi nasional.
Adapun untuk stok bahan pangan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga terkendali.
Oleh karena itu, Silangen memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota TPID yang telah bekerja optimal sehingga tercapainya kemajuan pembangunan Sulut.
Berkat jerih payah mereka Sulut kemudian meraih penghargaan TPID terbaik se-Sulawesi Tahun 2018/2019. Penghargaan ini pun diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.
"Saya berharap prestasi yang diperoleh di tahun ini akan terus dipertahankan sampai tahun-tahun selanjutnya," kata Silangen.
Untuk mempertahankan prestasi itu, Silangen mengingatkan pentingnya sinergitas kerja komponen TPID. Selain itu, mereka juga harus mendorong peran serta para Bupati dan Wali Kota untuk terus memantau ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok serta melakukan inovasi program di daerahnya.
Lebih lanjut, Silangen juga berharap agar para Bupati dan Wali Kota dapat membentuk TPID di masing-masing daerah. Adapun untuk menggerakan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulut, Bupati dan Waliko juga harus mampu memotivasi Unit Kecil dan Menengah (UKM) untuk terlibat dalam sektor tersebut.
Silangen kemudian menjelaskan bahwa pada 2018 ini, Kotamobagu akan menjadi salah satu daerah kajian inflasi di Sulut setelah Manado.
Karena itu, ia mengimbau kepada pemerintah Bolmong Raya agar tetap menjadi lumbung beberapa komoditi bahan pokok seperti beras dan barito. Dengan demikian harga komoditas pangan tidak melambung jauh.
Selain Sekdaprov Kota Kotamobagu, Rakor TPID Sulut turut dihadiri juga oleh Kepala Bank Indonesia Soekowardojo, Kepala Biro Perekonomian & Sumber Dasar Alam (SDA) Franky Manumpil, perwakilan dari BPS, para anggota TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulut.