DPR Puji Kinerja Pemprov Sulut untuk Pemilu 2019
KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberi pujian terhadap kinerja persiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum ( Pemilu) 2019. Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengakui hal tersebut saat kunjungan kerja Komisi II DPR ke Sulut, Kamis (20/9/2018) siang.
Menurut dia, Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dinilai telah berupaya optimal mendukung pendataan pemilih menjelang Pemilu 2019.
"Kami mengapresiasi Pak Gubernur karena sudah mengantisipasi Pemilu 2019. Pak Gubernur sudah bekerja dengan baik," kata Amali, dalam rilis yang Kompas.com terima, Sabtu(22/9/2018).
Sebagai informasi, dari 2.685.816 jiwa jumlah penduduk Sulut yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada sebanyak 1.856.040 jiwa. Dengan rincian 938.973 pemilih laki-laki dan 917.067 pemilih perempuan.
Amali kemudian meminta KPU, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Pemprov Sulut untuk terus memperkuat koordinasi agar Pemilu dan Pemilihan legislatif (pileg) 17 April 2019 mendatang berjalan lancar.
"Yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan sinkronisasi semua pihak.
Kami merasa yakin Sulut bisa melaksanakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan," imbuh Amali.
Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey juga optimis Pemilu 2019 di Sulut dapat berjalan lancar.
Optimistis Olly berlandaskan pengalaman Sulut saat menggelar Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Pilkada pada 6 kabupaten dan kota di Sulut ini berlangsung dengan aman dan damai.
Kesuksesan itu diperkuat dengan tingginya persentase partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi politik mencapai sebanyak 478.413 atau 80,94 persen dari total 591.040 DPT yang tersebar di 76 Kecamatan, 800 desa dan kelurahan dan 1.528 TPS.
"Tingginya angka partisipasi ini membawa optimisme bagi kami untuk mensukseskan Pemilu 17 April 2019 di Sulawesi Utara," ujar Olly.
Pendataan KTP elektronik
Gubernur Olly juga menyebut perkembangan pendataan KTP Elektronik di Sulut menjadi basis data pemilih.
Olly menerangkan, dari jumlah penduduk 2.685.816 jiwa yang wajib ber-KTP sebanayak 2.011.585 jiwa. Dari jumlah itu yang sudah melakukan perekaman data E-KTP sebanyak 1.834.447 jiwa atau 91,19 persen, sementara itu yang belum tinggal 8,81 persen atau berjumlah 177.138 jiwa.
"Sisanya yang tinggal 8 persen adalah penduduk Sulut yang tinggal di kepulauan dan juga warga pendatang asal Filipina yang tinggal di Bitung dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia," ungkap Olly.
Meski begitu, Olly optimis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Keluarga Berencana (KB) setempat mampu bekerja maksimal melakukan pendataan seluruh masyarakat Sulut yang telah memenuhi syarat memiliki KTP Elektronik.
Saat kunjungan Tim Komisi II DPR RI, Olly juga menuturkan kondisi kerukunan di Sulut.
Menurutnya, kehidupan bermasyarakat di Sulut terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis. Meskipun masyarakatnya sangat majemuk baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat.
Bagi Olly hal itu malah akan menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.
Selain, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Edwin Silangen, Komisioner Bawaslu dan para pejabat Pemprov Sulut.
