Gubernur Sulut Olly Optimis Penerimaan Pajak Negara Meningkat

Kompas.com - Selasa, 4 September 2018
Gubernur Sulut Olly Optimis Penerimaan Pajak Negara MeningkatDOK Pemerintah Provinsi Sulawesi UtaraGubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018) pagi.

MENADO, KOMPAS.com - Sektor perpajakan telah menjadi pilar bagi pembangunan negara. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sangat mendukung kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menghimpun penerimaan negara.

Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018) pagi.

"Saya optimis, penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan," kata Olly.

Untuk itu, sebagai wujud untuk mendukung kerja sama itu, Gubernur Olly pun siap berkomitmen untuk menyukseskan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang merupakan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo di seluruh Indonesia.

"Pemprov sedang melengkapi data base dalam kerja sama dengan kanwil pajak agar seluruh data dapat terkoneksi sehingga pengawasan kewajiban perpajakan di Sulut dapat optimal," beber Olly.

Lebih lanjut Olly mengatakan, pembangunan di Sulut juga sangat bergantung dari penerimaan perpajakan negara. Untuk itu, pesatnya pembangunan di propinsi ini adalah bukti kehadiran pemerintah pusat di tengah masyarakat.

"Kerja sama ini mendorong percepatan pembangunan di Sulut. Bahkan sebagian besar pembangunan infrastruktur di Sulut karena bantuan pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur," ungkap Olly.

Selain penandatanganan perjanjian, dalam acara tersebut ada pula Bimbingan Teknis Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri dan Bareskrim Polri.

(BACA JUGAGubernur Olly Beberkan Fakta Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Sulut)

Kerja sama APIP dengan APH

Dalam acara tersebut ada pula penandatanganan perjanjian kerja sama antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lingkup Kabupaten/Kota di Sulut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018) pagi.DOK Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai syarat pemberian layanan publik antara Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut dengan pimpinan daerah di Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (4/9/2018) pagi.
Pada kesempatan tersebut, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih menerangkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota Kesepahaman antara Kementerian dalam negeri, Kejaksaan RI dan Polri yang sudah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018.

Nota kesepahaman sendiri dibuat dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Mendagri menekankan bahwa koordinasi APIP dan APH tidak ditujukan untuk melindungi tindakan kejahatan atau pun membatasi APH dalam penegakan hukum," kata Sri.

Menurut Sri, pendekatan dari kerjasama itu adalah mengedepankan hukum administrasi. Dengan begitu, penanganan pidana merupakan upaya terakhir untuk menangani permasalahan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(BACA JUGAPemerintah Sulut Respons Positif Aplikasi Monitoring Korupsi KPK)

Lebih jauh, Sri Wahyuningsih berharap agar seluruh pihak dapat memahami setiap aspek yang diatur di dalamnya, baik ruang lingkup pelaksanaannya, kewajiban, serta hak setiap pihak.

"Melalui penandatangan kerja sama ini nantinya semua pihak saling proaktif dalam melaksanakan kewajiban masing-masing, serta terus menjalin interaksi dan koordinasi dalam berbagai bentuk yang konstruktif," papar Sri.

Selain Guburnur Sulut dan Irjen Kemendagri, hadiri pula dalam acara penandatanganan tersebut Kajati Sulut Roskanedi, Kepala Kanwil DJP Suluttenggo Vita Avantin dan para Bupati serta Wali Kota se-Sulut.

EditorMikhael Gewati
Komentar
Terkini Lainnya
Gubernur Olly Ungkap Pengendalian Inflasi Sulut Terbaik di Sulawesi
Gubernur Olly Ungkap Pengendalian Inflasi Sulut Terbaik di Sulawesi
sulawesi utara
Gubernur Olly Optimis Bisnis Kopra Kembali Moncer
Gubernur Olly Optimis Bisnis Kopra Kembali Moncer
sulawesi utara
Pesan Tegas Wagub Kandouw Bagi Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa
Pesan Tegas Wagub Kandouw Bagi Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa
sulawesi utara
Gubernur Sulut Olly Optimis Penerimaan Pajak Negara Meningkat
Gubernur Sulut Olly Optimis Penerimaan Pajak Negara Meningkat
sulawesi utara
Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
sulawesi utara
Tegas Terhadap Perusak Lingkungan, Olly Cabut 42 Izin Tambang
Tegas Terhadap Perusak Lingkungan, Olly Cabut 42 Izin Tambang
sulawesi utara
Jelang Idul Adha, Gubernur Olly Serahkan 31 Ekor Sapi Kurban
Jelang Idul Adha, Gubernur Olly Serahkan 31 Ekor Sapi Kurban
sulawesi utara
Gubernur Olly Beberkan Fakta Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Sulut
Gubernur Olly Beberkan Fakta Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi Sulut
sulawesi utara
Rayakan HUT RI, Gubernur Sulut Serahkan Remisi Kepada 587 Napi
Rayakan HUT RI, Gubernur Sulut Serahkan Remisi Kepada 587 Napi
sulawesi utara
Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Veteran, Gubernur Sulut Apresiasi
Presiden Jokowi Naikkan Tunjangan Veteran, Gubernur Sulut Apresiasi
sulawesi utara
Seminggu Jelang Idul Adha, Pemprov Sulut Sumbang 30 Ekor Sapi
Seminggu Jelang Idul Adha, Pemprov Sulut Sumbang 30 Ekor Sapi
sulawesi utara
 Gubernur Sulut Apresiasi Pelaksanaan Kirab Kasih 73
Gubernur Sulut Apresiasi Pelaksanaan Kirab Kasih 73
sulawesi utara
Pemerintah Sulut Respons Positif Aplikasi Monitoring Korupsi KPK
Pemerintah Sulut Respons Positif Aplikasi Monitoring Korupsi KPK
sulawesi utara
Kirim Bantuan ke Lombok, Pemprov Sulut Tunjukkan Solidaritas
Kirim Bantuan ke Lombok, Pemprov Sulut Tunjukkan Solidaritas
sulawesi utara
Wagub Sulut: Pemerintah akan Tindak Tegas ASN yang Korupsi
Wagub Sulut: Pemerintah akan Tindak Tegas ASN yang Korupsi
sulawesi utara