Pemkab Pemalang Paparkan Konsep "Smart Village" di Uji Publik Keterbukaan Informasi 2025

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang memaparkan konsep smart village dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi yang menjadi bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Kegiatan itu digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11/2025).

Uji publik tersebut bertujuan mengukur transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan lembaga publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola informasi di masa mendatang. Agenda ini merupakan tahap akhir dari proses pemeringkatan badan publik pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, yang hadir bersama sejumlah kepala organisasi pemerintah daerah (OPD), menjelaskan bahwa smart village menjadi strategi untuk memperkuat hubungan antara desa dan kabupaten melalui sistem digital yang terintegrasi.

Menurut Anom, konsep tersebut memungkinkan seluruh aktivitas desa—mulai dari pengajuan proposal, pelaporan realisasi program, hingga penyebaran informasi—disampaikan melalui kanal digital dan dapat diakses secara transparan.

Baca juga: Bank Artha Graha dan Baznas Kerja Sama Kumpulkan Zakat melalui Kanal Digital

“Ini yang kami inginkan dalam smart village, sehingga tidak ada pihak yang tidak mengetahui kebijakan atau penyampaian dari kabupaten ke desa maupun sebaliknya,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/11/2025).

12 program prioritas dan santunan kematian

DOK. Pemkab Pemalang Pemkab Pemalang dalam kegiatan Uji Publik Keterbukaan Informasi yang menjadi bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/11/2025).

Selain smart village, Anom memaparkan 12 program prioritas Pemkab Pemalang, mulai dari seragam sekolah gratis, penyediaan air bersih, pembukaan lapangan kerja, bantuan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga penyediaan Wi-Fi gratis di setiap desa.

Ia menambahkan bahwa Pemkab Pemalang juga meluncurkan program santunan kematian sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat.

“Ini menjadi atensi bahwa masyarakat kami pikirkan sejak lahir sampai meninggal. Harapannya, program ini memberi kenyamanan bagi warga dalam kehidupan sehari-hari,” kata Anom.

Anom turut memperkenalkan dashboard eksekutif berbasis web yang memuat empat kategori data utama, yakni data makro, mikro, sektoral, dan dinamis. Platform ini disiapkan untuk memperkuat perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis data.

Baca juga: Banjir Sibolga, WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Tambang di Batang Toru

Pemkab Pemalang juga menghadirkan inovasi Petis Pemalang (Pelayanan Terpadu Beserta Gratis), hasil kolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP).

Layanan itu memungkinkan masyarakat dengan kepesertaan BPJS tidak aktif untuk mengaktifkannya langsung melalui aplikasi di puskesmas.

“Ini memudahkan masyarakat karena pengaktifan BPJS dapat dilakukan langsung di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) melalui aplikasi tersebut,” ujar Anom.

Satu Data Pemalang untuk akses informasi terbuka

Dalam paparan terakhir, Pemkab Pemalang juga menegaskan komitmen menyediakan data berkualitas secara terbuka melalui portal Satu Data Pemalang. Melalui kanal ini, masyarakat dapat mengakses berbagai data resmi pemerintah secara terintegrasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Pemalang Joko Ngatmo menambahkan bahwa implementasi smart village akan memastikan keselarasan data dari tingkat desa hingga provinsi.

Baca juga: Wujudkan Smart City, Pemkab Bandung Barat Perkuat SDM Digital Lewat Sertifikasi GCIO 

“Dengan smart village, data akan diisi oleh warga sendiri. Artinya, data di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa akan jelas dan tepat,” kata Joko.