KOMPAS.com - Bupati Pemalang Anom Widiyantoro meraih penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran dalam ajang Anugerah Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Tengah 2025 yang digelar di Pendopo Kartini Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Jumat (31/10/2025).
Penghargaan tersebut diberikan KPID Jateng kepada kepala daerah yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung perkembangan penyiaran di daerahnya.
Bupati Anom dinilai aktif mendorong transparansi informasi publik dan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan insan media.
Tidak hanya itu, Bupati Anom juga dinilai berkomitmen membangun ekosistem penyiaran yang sehat dan berintegritas di Kabupaten Pemalang.
Bupati Anom mengatakan, keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dalam membangun keterbukaan informasi tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah dan media massa.
Baca juga: Lantik Pj Sekda Pemalang, Bupati Anom Pastikan Penunjukan Sesuai Regulasi
Dengan sinergi yang baik, maka penyiaran atau penyebaran informasi dalam dilakukan dengan baik pula. Alhasil masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah.
“Pertama kami sudah minta semua dinas agar mengaktifasi semua channel untuk memberitakan apa yang sudah di beritakan," ujar Anom dalam rilis persnya, Minggu (2/11/2025).
Pemkab Pemalang, kata dia, juga berkolaborasi baik dengan semua insan media baik cetak, tv, maupun radio sehingga ekosistem di media ini sangat berkontribusi kepada masyarakat.
Melalui penghargaan tersebut, Anom berharap insan penyiaran di Pemalang terus menjaga integritas dan objektivitas pemberitaan serta menghindari konten yang dapat menimbulkan opini negatif di masyarakat.
“Saya berharap kepada semua stakeholder media bisa menjadi satu pemahaman menjadi hak masyarakat, tentunya integritasnya bisa dipercaya dan tidak mengandung unsur negatif karena dapat memunculkan opini di masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Dukung Program Kecamatan Berdaya, Pemkab Pemalang Resmikan RPPA Kecamatan Ulujami
Anom menambahkan, Pemkab Pemalang akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partisipatif.
"Masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan, terutama pada sektor infrastruktur, UMKM, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya semua akan mendorong potensi untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tukasnya.