Pjs Walkot Makassar Minta TP2DD Optimalkan Transaksi Nontunai di Sektor Retribusi
KOMPAS.com – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota (Walkot) Makassar Andi Arwin Azis menginstruksikan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah ( TP2DD) untuk mengoptimalisasi transaksi nontunai pada pendapatan, utamanya sektor retribusi.
“Untuk TP2DD, tentu mendorong semua belanja dan pendapatan dipastikan nontunai, sehingga pendapatan daerah bisa meningkat,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).
Hal tersebut disampaikan dalam acara High Level Meeting TP2DD Kota Makassar 2024 di Hotel Mercure, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (17/10/2024).
Arwin menambahkan, rapat tersebut perlu untuk dilaksanakan guna mendorong percepatan perluasan digitalisasi daerah dan menjadikan Kota Makassar terbaik dalam TP2DD.
Baca juga: Turunkan Angka Stunting, Pemkot Makassar Luncurkan Gerakan Gemar Makan Telur
“Ini juga merupakan tantangan dalam percepatan digitalisasi dan elektronifikasi tersebut,” lanjutnya.
TP2DD, kata dia, bersama seluruh perangkat daerah diharapkan agar dapat memasifkan gerakan tersebut di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Arwin juga mengarahkan agar hasil rapat tersebut dapat menunjukkan aksi nyata peningkatan TP2DD yang nantinya dapat mengantarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi peringkat pertama dalam penilaian TP2DD 2025.
“Diharapkan seluruh perangkat daerah konsisten melaksanakan rencana aksinya. Dukungan itu Insya Allah membuat kita menjadi level terbaik secara nasional tahun depan,” ujarnya.
Baca juga: Belanja Produk Penuhi TKDN, Pemkot Makassar Dapat Penghargaan dari Kemenperin
Selain itu, Arwin turut mengapresiasi seluruh tim TP2DD yang hadir dan menyukseskan acara tersebut.
Tak lupa, dia juga berterima kasih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau Bank Sulselbar yang telah bersinergi dengan Pemkot Makassar untuk penerapan digitalisasi daerah ini.
“Apalagi dengan melihat potensi penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi. Diharapkan dapat memotivasi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mempercepat digitalisasi dan elektronifikasi keuangan daerah tersebut,” ungkapnya.
