Bersama Mendagri dan Menteri ATR/BPN, Walkot Makassar Diskusikan Kebijakan Pemda soal Isu Air di WWF 2024
KOMPAS.com – Wali Kota (Walkot) Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri gelaran World Water Forum ke-10 di Bali pada sesi yang bertemakan “Local and Regional Governments Champion Transformative Action in a Pivotal Moment of The Global Political Agenda”, Rabu (22/5/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Tito mengungkapkan, sesi ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah daerah (pemda) dalam berkontribusi pada manajemen air.
Di samping itu, ia pun turut menyinggung soal kerja sama antarnegara perihal menghadapi isu-isu air.
Tito berpendapat, kerja sama antarnegara akan mempengaruhi sistem politik di negara masing-masing. Akan tetapi, kata dia, air tidak mengenal sistem itu, sehingga masing-masing negara perlu untuk membagi tugas dalam melaksanakan kerja sama tersebut.
Baca juga: Pelarian DPO 8 Tahun di Makassar Terhenti, Ditangkap Berkat Tato di Leher
"Yang penting di-treat mau jadi kawan atau lawan. Nah, kami mau jadikan air sebagai kawan, sehingga kami bagi tugas antara peran pemerintah pusat, provinsi, juga kabupaten/kota," tutur Tito dalam siaran persnya, Rabu.
Tidak hanya itu, Tito juga mengatakan, perlu adanya joint declaration dan guidance bagi pemda dalam menyelesaikan permasalahan air. Guidance ini di antaranya berkaitan dengan masalah pendidikan, perencanaan, budgeting, dan isu-isu terkait air lainnya.
"Diharapkan masukkan ini jadi pertimbangan," ucapnya.
Selain itu, kata dia, perihal usulan pembentukan kelembagaan air juga masih menjadi salah satu pertimbangan. Mengingat, saat ini jumlah penduduk dunia semakin banyak, sementara jumlah energi, pangan, dan air terbatas.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, gagasan pembentukan kelembagaan air perlu disampaikan lebih mendalam dengan melihat pentingnya upaya integrasi dan sinkronisasi manajemen air dari tingkat pusat sampai ke tingkat bawah.
Apalagi, kata AHY, gagasan seperti ini bukan yang pertama ada dan sejumlah negara juga telah lebih dulu mendirikan institusi serupa.
"Tetapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini ke forum internasional. Bisa kami diskusikan lagi jika ada nilai baik dan positif," ucapnya.
Meski demikian, AHY berharap, usulan kelembagaan air ini dapat menjadi wadah bagi penataan manajemen air terlebih dalam menghadapi krisis air.
