Kemenko Kemaritiman Apresiasi Progres PSEL Makassar, Sebut Jadi Percontohan Nasional

DOK. Pemkot Makassar Rapat Monitoring Perkembangan PSEL, Selasa (21/3/2023).

KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memaparkan progres pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ( PSEL) kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ( Kemenko Kemaritiman) di Banten, Selasa (21/03/2023).

Presentasi tahapan demi tahapan terhadap proyek ini berjalan mulus. Kemenko Kemaritiman memuji sistem administrasi tender Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dianggap mampu menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain yang ingin membangun PSEL.

Adapun investor pemenang tender proyek jangka panjang nantinya ditargetkan rampung pada pertengahan Juni 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Ferdy Mochtar mengatakan, urgensi persampahan tempat pembuangan akhir (TPA) di Makassar masuk dalam kategori penanganan sangat mendesak.

Oleh karenanya, DLH Makassar terus menggenjot PSEL dengan tetap memperhatikan prosedur yang ada.

"Kami jelaskan bahwa semuanya on the track dan sekarang sudah masuk dalam tahapan evaluasi dokumen dari konsorsium yang sudah memasukkan dokumen. Diharapkan Juli nanti pemenang dari investasi PSEL ini sudah ada," tutur Ferdy, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (22/3/2023).

Hal tersebut disampaikan Ferdy usai Rapat Monitoring Perkembangan PSEL bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), Pemkot Bekasi, dan Pemkot Semarang, Selasa.

Kemenko Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup, Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet (Setkab), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengharapkan masing-masing pemerintah daerah untuk belajar dan bersinergi satu sama lain.

Ferdy menjelaskan, DLH Makassar juga menjelaskan mengenai daya tarik investasi, utamanya terkait kepastian lahan, keuangan, teknologi, lingkungan, sosial, K3, asuransi, serta jaminan perlindungan anak dan perempuan.

"Jaminan keuangan yang dimaksud adalah kemampuan pemda untuk berkontribusi dalam membayar apa yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga tidak serta-merta menjadi tanggungan pengusaha," tuturnya.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar sangat peduli akan penanganan sampah di daerah. Hal ini pun disambut apresiasi dari pemerintah pusat.

"Terbukti dari sistem administrasi tender yang meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pihak kepolisian, kejaksaan sehingga meminimalkan permasalahan pada kemudian hari," ungkapnya.

Dari upaya itu, lanjut dia, Kemenko Kemaritiman pun meminta sejumlah pemda yang hadir untuk mengikuti tahapan sistem administrasi Pemkot Makassar.

"DLH akan bekerja semaksimal mungkin dan apa yang diinginkan pusat sebagai kota percontohan maka dapat terealisasi on the track," imbuhnya.

Terkait sejumlah konsorsium dokumen penawaran, sebut Ferdy, prosesnya akan dikerucutkan menjadi tiga konsorsium pada Mei 2023. Tiga konsorsium akan dikerucutkan menjadi satu konsorsium berdasarkan skema kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

"Mekanisme tender ini memiliki sistem tersendiri beda halnya dengan pengadaan biasa. Tercatat, ada enam peserta konsorsium dengan sebagian besar teknologinya berasal dari China yang berkolaborasi dengan pengusaha lokal," paparnya.

Ia menjelaskan, konsorsium melibatkan permodalan dan teknologi, sehingga pengusaha asal Indonesia bisa membangun konsorsium dengan mitranya dari luar negeri.

"Mereka berafiliasi, memadukan teknologi lokal dengan high technology yang nantinya sebagai model pengelolaan sampah di Makassar," jelas Ferdy.

Setelah pemenang ditentukan, Pemkot Makassar akan mengurus semua tahapan administrasi yang dibutuhkan. Ketentuan ini sesuai dengan target pusat yang menyatakan bahwa konstruksi harus dimulai pada 2024 dan mulai beroperasi pada 2025.

"Lokasinya sendiri tidak jauh dari TPA atau paling tidak aksesnya memudahkan proses distribusi sampah. Titiknya pun harus dekat pula dengan sumber gardu listrik dan air," katanya.