KOMPAS.com - Puluhan nelayan asal Tallo melakukan unjuk rasa di Pantai Mangara Bombang (Marbo), Makassar, Sulawesi Selatan ( Sulsel),Minggu (14/8/2022).
Unjuk rasa tersebut bertujuan untuk memrotes rencana pembangunan jalur rel kereta api at grade (menyentuh tanah) yang melintas dari arah Kabupaten Maros menuju lokasi New Port Makassar.
Menurut sejumlah nelayan, keberadaan rel darat dapat menimbulkan masalah karena dinilai dapat mengganggu mata pencaharian mereka di wilayah pesisir utara Makassar.
Koordinator aksi nelayan Tallo, Andi Zulkifli, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada perwakilan dari balai kereta api ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk melakukan dialog bersama. Utamanya, terkait potensi gangguan dan solusi alternatif keberadaan proyek perkeretaapian nasional di wilayah tersebut.
Baca juga: Ahli Menilai Konsep Elevated Rel Kereta Api Makassar Lebih Ramah Lingkungan dan Aman bagi Warga
"Pada dasarnya, kami tidak menolak adanya rel kereta api. Namun, jika dipaksakan landasannya di darat, itu akan mengganggu mata pencaharian nelayan Tallo. Sebab, jalur rel tersebut memotong dari arah Biringkanaya menuju pelabuhan New Port. Hal ini bisa memutus jalur para nelayan yang melaut," ujar Zulkifli dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.
Keberadaan rel darat, lanjut Zulkifli, juga berpotensi untuk mengancam daerah hunian para nelayan.
Selain itu, nelayan juga akan mengalami kesulitan untuk mencari hunian alternatif yang memiliki kemudahan akses melaut.
Baca juga: Walkot Makassar Dapat Banyak Pujian dari Mendagri, Apa Penyebabnya?
" Nelayan terancam akan tergusur akibat ulah mafia-mafia tanah yang akan mengambil untung dari pembebasan lahan dari proyek rel darat ini," tambah Zulkifli.
Zulkifli melanjutkan, jika aspirasi masyarakat nelayan Tallo tidak diakomodir oleh balai pengelola kereta api dan Pemprov Sulsel, ia akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.
Terkait aksi warga tersebut, Camat Tallo Alamsyah mengatakan, aspirasi warga harus diperhatikan pemerintah pusat dan pemprov karena menyangkut sumber penghidupan mereka dari hasil melaut.
"Para nelayan Tallo jelas terdampak. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan pemerintah pusat dan provinsi agar warga Tallo tidak menolak proyek nasional ini. Namun, desain pembangunannya harus diperhatikan supaya tidak mengancam mata pencaharian nelayan," jelas Alamsyah.