KPK Nilai Aset Pemkot Makassar yang Bermasalah Dikuasai Oknum
MAKASSAR, KOMPAS.com – Setelah mendapat data aset Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang bermasalah, Komisi Pemberatasan Korupsi ( KPK) didampingi Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto langsung melakukan peninjauan sejumlah lokasi, Rabu (1/5/2019).
Lokasi yang dimaksud adalah Taman Laguna Losari (Metro Tanjung Bunga), Kawasan Pergudangan Makassar (Tol - PT Pelita Argo Mustika Karya), Terminal Regional Daya dan Pasar Niaga Daya, Fasilitas Umum (Fasum) Jl Pengayoman, Fasum Perumnas RS Faisal, Fasum Terminal Toddopuli, dan Warung Kopi CCR Toddopuli.
Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik Nasution yang memimpin peninjauan itu mengatakan, apa yang timnya lakukan saat ini adakah untuk mengecek fisik aset Pemkot Makassar yang bermasalah.
Cek fisik ini, lanjut Adliansyah, akan memperkuat dugaan bahwa memang ada permasalahan aset di Pemkot Makassar. Menurut Coki tidak tertutup kemungkinan ada juga beberapa aset yang layak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.
“Saat ini kami mulai menganalisis dari data-data yang masuk. Mungkin ada yang kita tindak lanjuti melalui Jakarta dan ada juga yang kita tindak lanjuti melalui daerah," ucap Coki sapaan Adliansyah.
Perlu diketahui lokasi yang ditinjau oleh tim KPK merupakan aset Pemkot Makassar yang kini telah dikuasai pengusaha dan oknum.
Coki pun menilai penguasaan atau penyerobotan aset Pemkot Makassar diduga melibatkan orang dalam atau oknum pejabat.
Untuk itu, ia menuturkan, akan banyak pihak yang dilibatkan dalam pengungkapan aset ini, salah satunya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ini Karena peralihan atau perubahan aset (negara menjadi milik pribadi) itu tidak gampang. Pastilah adanya keterlibatan orang dalam.
"Cuma bagaimana cara orang dalam itu main, yah ini harus kita lihat lah," tambah Coki.
Sementara itu, Wali Kota Danny Pomanto yang tinggal seminggu sisa masa jabatannya itu mengaku bersyukur. Hal ini lantaran janjinya untuk mengembalikan aset pemkot bermasalah akan segera terwujud.
"Ini kan sesuai janji saya ketika jadi Wali Kota bukan untuk mengurangi aset, melainkan akan mengembalikan aset-aset pemerintah yang dikuasai oknum tertentu," pungkasnya.
Danny menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah mendalami dan membantu secara penuh proses pengembalian aset yang dimaksud. Danny mengatakan cek fisik yang dilakukan tersebut agar informasi yang diberikan tidak bias.
"Ini harus betul-betul transparan. Masyarakat berhak melihat dan memberikan informasi, masyarakat berhak terlibat dan memonitoring hal ini," katanya.
Sebagai informasi, sekitar 700 titik aset pemkot dilaporkan bermasalah. Danny sendiri mengaku terus memburu titik-titik aset pemkot Makassar yang belum tercatat untuk dilakukan pendataan.
Selain bersama Wali Kota Makassar, KPK dalm mengecek aset Pemkot Makassar yang bermasalah didampingi pula oleh tim pemburu aset Pemkot Makassar, serta rombongan unsur kejaksaan (Jaksa Pengacara Negara).
