Makassar Jadi yang Pertama Punya Ombudsman Kota
MAKASSAR, KOMPAS.com - Makassar menjadi satu-satunya kota yang memiliki ombudsman kota. Hal ini terjadi usai Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melantik 3 komisioner Ombudsman Kota Makassar di Balaikota Makassar, Senin, (29/4/2019).
"Ombudsman kota sendiri tidak pernah ada di Indonesia. Artinya, Makassarlah kota satu-satunya yang memiliki ombudsman," kata Danny Pomanto, panggilan akrab Wali Kota Makassar, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.
Adapun ketiga komisioner yang dilantik tersebut, yakni Andi Ihwan Patiroy, SP, MM, Dr. Muhamaad Irwan, SH, MH, dan Nurul Fitratullah Abbas, SE.
Dengan pelantikan tersebut, Wali Kota Danny Pomanto mengatakan, maka lengkap sudah organ-organ penting yang menjadi bagian khas pemerintah kota (Pemkot) Makassar.
“Ombudsman berfungsi menerima keluhan-keluhan masyarakat tentang pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ucap Danny.
Karena itu, Danny menyebut Makassar memang pantas meraih predikat terbaik dan tertinggi secara nasional penyelenggaraan pemerintah daerah, yang baru-baru ini diterima di Banyuwangi.
"Niat baik mewujudkan birokrasi yang baik pula dengan mekanisme terukur. Dengan demikian semangat menghadirkan pemerintah yang lebih transparan dan terbuka atau transparant dan open government bisa terlaksana," kata dia.
Menurutnya, kota-kota seperti Makassar yang tingkat kepuasannya masyarakat makin hari makin tinggi memilki keterbatasan SDM. Ini pun menjadi tantangan tersediri untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
“Karena itu, kehadiran Obudsman menjadi salah satu saluran ketidakpuasan masyarakat yang akan menjadi masukan pemerintah untuk berbuat lebih baik lagi,” pungkasnya.
Menurut Danny, dengan banyaknya aduan yang masuk tentang pelayanan publik yang diselenggarakan di instansi, tentu menjadi bagian pertimbangan untuk dilakukan penyegaran di struktur birokrasi.
Karena itu, Danny meyakini jika mutasi jabatan dan reshufle kabinet di struktur penerintahannya selama ini sudah tepat. Buktinya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan Kota Makassar yang semakin baik.
Hal itu terlihat dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menyatakan Kota Makassar sebagai pemerintahan kota tertinggi dan terbaik secara nasional. Kota ini juga kembali mendapatkan Samkaryanugraha Prasamya Purnakarya Nugraha.
