Jadi Narsum di Rakerkesda Banten, Pj Walkot Nurdin Bagikan Strategi Kebijakan Kesehatan
Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Nurdin menyampaikan strategi kebijakan kesehatan Kota Tangerang pada agenda Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 di Hotel Great Western Resort, Kota Tangerang, Rabu (29/5/2024).
KOMPAS.com – Penjabat (Pj) Wali Kota (Walkot) Tangerang Nurdin Nurdin membeberkan sejumlah program kesehatan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
Salah satunya adalah fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat. Hal ini pun dipertegas dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Tangerangc yang mencapai 99,8 persen dan tertinggi se-Banten.
"Pemkot tentunya berkomitmen agar seluruh masyarakat dapat ter-cover asuransi kesehatan dengan memaksimalkan dan menyinkronkan asuransi-asuransi yang sudah ada,” ucap Nurdin melalui keterangan persnya, Kamis (30/5/2024).
Baca juga: Walkot SHJW Berikan Masukan Saat Dampingi Pj Nurdin Tinjau Berbagai Fasos dan Fasum
Hal tersebut dikatakan Nurdin saat menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 di Hotel Great Western Resort, Kota Tangerang, Rabu (29/5/2024).
Pada raker yang dibuka langsung oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar tersebut, Nurdin didaulat sebagai salah satu narasumber (narsum) dalam diskusi panel tentang strategi kebijakan kesehatan bersama dengan tujuh kepala daerah se-Provinsi Banten.
Nurdin menjelaskan tentang sinkronisasi asuransi. Misalnya asuransi dari para pekerja penerima upah, mengingat Kota Tangerang adalah Kota Seribu Industri dan Sejuta Jasa, sehingga sebagian besar pekerja sudah ter-cover.
Sesi foto bersama pada Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 di Hotel Great Western Resort, Kota Tangerang, Rabu (29/5/2024).
“Nah, tinggal para pekerja bukan penerima upah yang asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatannya di-cover oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk juga pekerja penerima upah yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), itu nanti otomatis preminya akan dibayarkan oleh Pemkot," imbuhnya.
Lebih lanjut, Nurdin mengungkapkan, peran para kader kesehatan di Kota Tangerang merupakan kunci dalam mewujudkan capaian UHC yang hampir 100 persen tersebut.
"Kami juga terus upayakan melalui dukungan para kader kesehatan untuk memastikan agar mereka tergabung sebagai penerima manfaat dari BPJS Kesehatan ini,” tutur Nurdin.
Baca juga: Pemkot Tangerang MoU dengan Bulog, Pj Nurdin: Perkuat Ketahanan Pangan dan Perekonomian Lokal
Nurdin melanjutkan, pihaknya bahkan sudah menyiapkan anggaran bagi para kelompok rentan yang bukan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tangerang, agar seluruhnya dapat ter-cover dalam layanan kesehatan gratis di Kota Tangerang.
Selain itu, Nurdin turut membeberkan strategi pelayanan kesehatan di Kota Tangerang agar semakin menjangkau ke seluruh lini serta siklus hidup masyarakat.
"Tentunya kolaborasi dengan semua pihak termasuk swasta melalui skema Public Private Mix yang merupakan strategi kolaboratif dengan melibatkan rumah sakit swasta untuk melayani masyarakat baik untuk pemeriksaan maupun pengobatan,” ujarnya.
“Kemudian, redistribusi fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), serta pos pelayanan terpadu (posyandu) sebagai bentuk implementasi dan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) agar layanan kesehatan semakin dapat terjangkau dan menjangkau semua kelompok umur," tambah Nurdin.
