Tekan Penyebaran PMK, Pemkab Kediri Tutup Sementara Seluruh Pasar Hewan 

KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri menutup sementara pasar hewan di wilayahnya mulai Senin (13/1/2025) hingga Selasa (28/1/2025). Penutupan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit mulut dan kuku ( PMK) yang terus meningkat.

Penutupan tersebut tidak hanya berlaku untuk pasar hewan yang dikelola Pemkab Kediri seperti pasar hewan Tertek Pare dan pasar hewan Grogol, tetapi juga termasuk pasar hewan yang dikelola pemerintah desa, seperti pasar hewan Purwokerto Ngadiluwih, Wonorejo Wates, Brenggolo Plosoklaten, dan Bringin Badas.

“Saat ini petugas kami juga terus melakukan pengobatan ternak yang terkena PMK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Baca juga: Antisipasi Wabah PMK Meluas, DKPP Bantul Tutup Sementara Pasar Hewan

Berdasarkan data DKPP hingga Minggu (12/1/2025), PMK telah mencapai 607 kasus dan tersebar di semua kecamatan, dengan mayoritas kasus terjadi pada sapi potong.

Dari penanganan yang dilakukan, 128 ekor sapi telah sembuh, 450 sapi masih dalam kondisi sakit, dan 25 sapi mati dari total 607 kasus.

Tutik mengimbau para pedagang untuk mematuhi kebijakan penutupan sementara pasar hewan guna menekan penyebaran PMK.

Baca juga: Cegah PMK Masuk Kebumen, Pemkab Gencarkan Vaksinasi dan Larang Jual Ternak Dalam Kondisi Sakit

Meski informasi penutupan telah disampaikan, kata dia, masih ada pedagang kambing yang nekat berjualan dengan alasan bahwa kasus PMK sejauh ini hanya menyerang sapi. 

"Namun, PMK bisa menyerang hewan berkuku belah lain termasuk kambing. Saat ini, kami juga mempersiapkan pengadaan vaksin," ujar Tutik.

Pada rapat koordinasi gugus tugas PMK bersama Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan jajaran forkopimda, Rabu (8/1/2025), DKPP mengusulkan pengadaan 50.000 dosis vaksin dengan anggaran sekitar Rp 1,5 hingga Rp 2 miliar untuk memitigasi penyebaran PMK.

Baca juga: Alinansi Dosen ASN Desak Revisi Anggaran Kemendikti agar Tukin Bisa Dibayar

Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri Erfin Fatoni menyebutkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 17,9 miliar pada 2025.

"Kami siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sesuai estimasi yang dibutuhkan, Kami menyesuaikan dengan teman-teman DKPP, agar kenaikan kasus PMK yang eksponensial ini tidak menjadi lebih besar lagi," jelasnya.