KOMPAS.com – Beberapa tahun terakhir, Kabupaten Banyuwangi telah menjadi salah satu destinasi wisata yang populer. Kemajuan bidang pariwisata di kabupaten tersebut rupanya menarik berbagai pihak untuk mendalami kebijakan dan upaya pemerintah daerah. Salah satunya, akademisi Universitas Pertahanan (Unhan).
Akademisi dari Unhan berencana meneliti upaya percepatan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Menurut rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/11/2023), Ketua Dewan Guru Besar Unhan Laksamana TNI (Purn) Prof Marsetio mengatakan, pesatnya kemajuan pada berbagai bidang di Kabupaten Banyuwangi, termasuk pariwisata, menarik untuk didalami.
“Hal itu menjadi alasan kami akan melakukan penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Kami akan mendalami kebijakan daerah. Ini karena kami menilai Kabupaten Banyuwangi memiliki kebijakan yang cukup baik terkait pariwisata,” ujarnya.
Hal itu ia sampaikan saat menemui Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandiani di Lounge Pelayanan Publik Kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (2/11/2023).
Baca juga: 5 Tempat Makan Seafood di Kabupaten Banyuwangi, Dekat Pantai
Dosen peneliti dari Unhan, Dr Bayu Asih Yulianto yang merupakan anggota tim akademisi yang akan melakukan penelitian menambahkan, mereka akan mendalami implementasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.
“Kami akan mengkaji wisata bahari di Banyuwangi dengan mempertimbangkan potensi wisatawan yang berasal dari Bali. Analisis dilakukan terhadap kemungkinan integrasi paket wisata Banyuwangi dan Bali Barat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Banyuwangi,” jelas Dr Bayu.
Tak hanya itu, tim akademisi dari Unhan juga akan memberikan sejumlah rekomendasi yang didasari oleh hasil penelitian untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
Bupati Ipuk pun menyambut niat akademisi Unhan dengan senang hati. Ia berterima kasih karena akademisi dari universitas tersebut telah menaruh minat kepada Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi riset pariwisata.
Hal ini, kata Ipuk, dikarenakan pariwisata memang tengah dijadikan lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Banyuwangi. Pekembangan pariwisata memberi multiplier effect alias mendorong berbagai sektor lainnya untuk tumbuh bersama.
Ipuk menjelaskan, pertumbuhan sektor pariwisata telah terbukti berkolerasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.
Baca juga: Kabupaten Banyuwangi Raih RTH Awards Berkat Penyediaan 20 Persen Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan
“Kebijakan pariwisata ini menjadi umbrella bagi pembangunan di Banyuwangi. Di mana, tidak hanya Dinas Pariwisata yang mengurusnya. Tapi, semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” ungkap Ipuk.
Ipuk mencontohkan salah satu kebijakan di bidang pariwisata yang telah diterapkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi secara konsisten melarang berdirinya hotel kelas melati baru. Hal ini ditujukan untuk melindungi usaha rakyat.
Dengan sedikitnya hotel melati, bisnis homestay di desa-desa yang dikelola warga dapat bertumbuh. Kebijakan tersebut membuat ekonomi di daerah menggeliat.
Tak hanya itu, kebijakan di bidang pariwisata membuat kunjungan wisatawan ke Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670.000 kunjungan, kini terus melonjak tajam.
Bahkan, kata pada tahun 2018 dan 2019 sempat tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi. Pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula Rp 20,86 juta pada 2021, menjadi Rp 53,87 juta pada 2023.
“Dan hal ini juga berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. Bila pada tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini angka kemiskinan Banyuwangi 7,34 persen (2023). Ini adalah terendah dalam sejarah Banyuwangi,” imbuhnya.