KOMPAS.com - Berbagai inovasi pelayanan publik di Banyuwangi telah mengantarkan Kabupaten ini meraih apresiasi dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) 2019.
Dalam ajang tersebut, tak tanggung-tanggung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai “Kabupaten Terinovatif”.
Capaian ini kembali mengulangi prestasi Banyuwangi yang mendapat penghargaan serupa pada 2018 di kompetisi IGA.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan itu kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin malam (7/10/2019). Banyuwangi mendapat dana insentif daerah Rp 9 miliar karena prestasi itu.
Baca juga: Kelola Dokumen Keuangan, Pemkab Banyuwangi Terapkan Sistem Paperless
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kemendagri yang memberikan penghargaan tersebut.
"Apresiasi semacam ini menyemangati kami di daerah untuk selalu berupaya berinovasi dalam mengembangkan Banyuwangi. Kami senang karena pemerintah pusat, Presiden Jokowi dan Pak Mendagri, mendorong iklim inovasi yang baik di daerah,” ujar Anas.
Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (8/10/2019) dijelaskan, inovasi daerah yang menjadi penilaian di antaranya tata kelola pemerintah daerah, pelayanan publik, dan inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Banyuwangi sendiri pada penilaian kali ini mengajukan 186 inovasi daerah. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu menempati peringkat pertama dari seluruh kabupaten di Tanah Air.
Ada tiga hal utama yang diukur dalam penilaian Innovative Government Award, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek manfaat.
Tim penilai inovasi daerah ini terdiri atas perwakilan Kemendagri, Kemenristekdikti, Kemenpan-RB, Kemenkominfo, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta unsur akademisi.
Salah satu yang menyebabkan Banyuwangi mendapatkan poin tinggi dalam penilaian di kompetisi ini karena Banyuwangi telah menggunakan sistem online di berbagai urusan daerah.
Baca juga: Berkat PID Pendapatan Per Kapita Banyuwangi Naik, Ini Kata Mendes PDTT
Jadi mulai dari bidang keuangan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial, hingga pertanian dan peternakan sudah memakai sistem online.
Di bidang pelayanan publik, ada Smart Kampung, yakni layanan desa berbasis online yang saat ini telah diterapkan di 189 desa.
Pada bidang pendidikan, berbagai proses pemberian beasiswa Banyuwangi Cerdas hingga tingkat perguruan tinggi dilakukan secara online.
Di bidang tata kelola keuangan daerah, ada beragam sistem online yang dikembangkam Banyuwangi, mulai Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, hingga Buku Kas Umum (BKU) Online.
Ada pula elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (e-BPHTB) dan elektronik Pendapatan Asli Daerah (e-PAD), e-retribusi Pasar, e-village budgeting dan e-monitoring system.
Sementara itu, di peternakan ada e-ternak, yakni kartu elektronik ternak (e-Nak) untuk mendata ternak yang berisi data riwayat ternak sapi, mulai usia, hingga riwayat kesehatan, hingga riwayat kehamilan.
"Kami bersyukur, bahwa ratusan inovasi yang kami geber selama ini mendapat poin tertinggi dari tim penilai,” kata Anas.
Lebih lanjut Bupati Anas mengatakan semua inovasi ini digagas untuk memudahkan pelayanan publik yang ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi warga.
“Alhamdulillah semua indikator menunjukkan hal itu," ucap Anas.
Ia mencontohkan, misalnya kemiskinan yang dulu selalu dua digit, sekarang bisa ditekan hingga 7 persen. Pendapatan per kapita naik dua kali lipat menjadi lebih dari Rp48 juta per orang per tahun.