KKP Tegaskan Pemanfaatan Potensi Pulau-pulau Kecil Belum Maksimal
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Brahmantya Satyamurti Poerwadi dalam acara Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil, di Baruga Rujab Bupati, Kepulauan Selanyar, Senin (23/4/2019)
KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, potensi ekologis, ekonomis dan pertahanan keamanan dari pulau-pulau kecil sebagai bagian terpenting dari negara kepulauan belum dimanfaatkan secara optimal.
"Makanya, saya berharap agar semua stakeholder , termasuk para camat dan kepala desa untuk bersama-sama menjaga dan menyampaikan potensi itu kepada masyarakat," ujar Brahmantya seperti dalam keterangan tertulisnya.
Brahmantya Satyamurti sendiri mengatakan itu saat acara "Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil" yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar di Baruga Rujab Bupati, Kepulauan Selayar, Senin (23/4/2019).
Untuk itu, Brahmantya menegaskan bahwa masyarakat harus tahu tentang pentingnya pengelolaan pulau-pulau kecil. Tujuannya supaya mereka bisa mengurangi dan mengatasi dampak kerusakan laut dan ekosistem pesisir.
"Stakeholder dan masyarakat harus wujudkan tata kelola pemanfaatan potensi dan sumber daya pulau-pulau kecil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Brahmantya seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.
Dirjen Brahmantya juga menyebut untuk membangun negara kepulauan yang kuat, KKP kini telah melaksanakan program Penataan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Terluar melalui pensertifikatan hak atas tanah di pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
Permasalahan dengan investor asing
Pelaksanaan program tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil.
Adapun masalah yang sering muncul terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah, serta isu sensitif lainnya seperti, penjualan pulau, illegal fishing, serta perusakan ekosistem pesisir.
Mengakhiri arahannya Brahmantya Satyamurti Poerwadi menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan pulau-pulau di Indonesia tidak dapat diperjualbelikan untuk menjadi hak milik baik bagi asing maupun orang Indonesia.
Para peserta Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil, di Baruga Rujab Bupati, Kepulauan Selayar, Senin (23/4/2019).
"Makanya pulau-pulau kecil harus dipandang dalam berbagai fungsi, seperti fungsi ekologi, ekonomi dan fungsi pertahanan keamanan," ujar Marjani yang mewakili Bupati Kepulauan Selayar.
Oleh karena itu, lanjut Marjani, perlu aturan jelas dan sosialisasi yang luas mengenai pengelolaan pulau-pulau kecil. Apalagi potensi dan posisi strategis sebuah pulau kecil seringkali mendatangkan konflik agraria antara penduduk.
Kegiatan sosialisasi yang juga diisi dengan tanya jawab ini diikuti oleh segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait, para camat, lurah dan kepala desa yang memiliki wilayah laut dan pulau-pulau kecil.
Sementara itu, hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut adalah Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto, Direktur Penataaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dari Kementerian ATR/BPN, Suhendro, Kasubdit Pulau-pulau Kecil dan Terluar sekaligus mewakili Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau, Ahmad Aris.
Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil tersebut dilaksanakan masih dalam rangkaian Kunjungan Kerja Menteri KKP Susi Pudjiastuti ke Kebupaten Kepulauan Selayar.
