Pariwisata Kepulauan Selayar di antara Harapan dan Tantangan

SELAYAR, KOMPAS.com - Pariwisata akan jadi harapan terbesar bagi Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan kabupaten ini untuk memajukan sektor pariwisatanya, salah satunya kemudahan akses bagi wisatawan masuk ke Selayar.

Hal tersebut dipaparkan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2016-2021, Dr H Zainuddin dalam jumpa pers "Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2016 - 2019, Selasa (19/3/2019).

Dengan luas wilayah 11.000 kilometer dan 90 persen dari luas itu merupakan lautan, lanjut Zainuddin, kesiapan transportasi dengan dukungan infrastruktur kuat adalah syarat mutlak untuk dibenahi. Saat ini, akses tercepat menuju Selayar dari Makassar hanya dilayani pesawat ATR oleh 3 maskapai, yakni Transnusa, Wings, dan Garuda.

"Kami sadar bahwa pariwisata bukan kerja sektoral, tapi lintas sektoral. Dinas pariwisata tidak bisa kerja sendiri untuk meningkatkan potensi wisata, tapi butuh aktivitas dari progam lainnya. Soal akses masuk adalah yang pertama. Ada tiga maskapai yang melayani, itu sangat tidak maksimal, tapi ini masih lebih baik dibanding kavupaten lainnya," kata Zainudin.

Untuk itu, setahun atau dua tahun ke depan Pemkab Selayar akan fokus berbenah serius di sektor wisatanya. Sejauh ini, ada sekitar 180 lebih obyek wisata di Selayar, mulai wisata alam, budaya, dan lainnya untuk disajikan ke wisatawan.

"Maka, kami tetapkan wisata sebagai skala prioritas sehingga harus membangun sektor lainnya untuk memajukan pariwisata. Jujur saja, APBD itu per tahun hanya Rp 1 triliun, jadi masih butuh kerjasama dengan pihak lain, baik itu pemprov, pemerintah pusat, hingga investor," ujar Zainuddin.

Sebagai evaluasi kinerja tahun ketiga pemerintahannya, lanjut Zainuddin, pihaknya sudah menetapkan usulan untuk menjadikan Selayar sebagai salah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jika KEK tersebut berhasil, dia optimistis kabupaten ini akan memperoleh anggaran besar untuk memajukan pariwisata seperti halnya Mandalika.

"Saat ini yang masih menjadi ganjalan adalah pembentukan UU No 23 yang tidak melalui konsultasi dengan kami di kabupaten. Secara otoritas, dengan adanya UU itu laut bukan lagi kita yang kelola. Kalau dulunya desentralisasi, sekadang balik lagi ke pusat, sentralisasi," kata Zainuddin.

Zainuddin mengakui, bahwa UU No 23 adalah hukum positif, tapi tidak adil untuk mewujudkan masyarakat Selayar sebagai masyarakat maritim yang sejahtera berbasiskan agama sebagai visi kabupatennya.