KOMPAS.com - Bupati Bandung Dadang Supriatna kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Pemerintah Pusat.
Penghargaan tersebut diraih karena lebih dari 99,57 persen penduduk Kabupaten Bandung sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)–Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Dadang menyebutkan, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Soreang per 1 Agustus 2024, capaian UHC di Kabupaten Bandung mencapai 99,57 persen atau 3.733.067 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 3.749.172 jiwa.
"Artinya, Kabupaten Bandung telah melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 98 persen. Terima Kasih atas penghargaannya,” ujar pria yang akrab disapa Kang DS itu lewat siaran persnya, Kamis (8/8/2024).
Dia mengatakan itu usai menerima piagam penghargaan yang diberikan langsung Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Krakatau Grand Ballroom Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Kamis.
“Ini menjadi momen kami untuk terus berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan menjadi pertanda sebagai kepedulian kami untuk menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Pemkab Bandung Gandeng Telkom University Atasi Persoalan Sampah
Kang DS menyebutkan, dengan telah tercapainya UHC di Kabupaten Bandung, fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani.
Selama kepemimpinan Kang DS, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendirikan lima rumah sakit umum daerah (RSUD) baru untuk mendekatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kelima RSUD tersebut tersebar di wilayah Arjasari, Pacira, Cimaung, Kertasari, dan Bojongsoang.
Kelima fasilitas kesehatan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan 1.700 tempat rawat inap yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
Kang DS pun mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC. Ia juga mengucapkan terima kasih atas sinergi bersama BPJS Kesehatan Cabang Soreang.
Menurutnya, keberhasilan itu tidak terlepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak.
Baca juga: Ki Pinter Bedas, Inovasi Pemkab Bandung Kendalikan Inflasi dan Referensi Harga
"Terima kasih pula kepada BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah sehingga masyarakat Kabupaten Bandung bisa terjamin ke dalam program JKN," ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi berbagai upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten dalam mendukung program JKN sebagai salah satu program stratifikasi nasional sejak 2014.
“Saya berharap, pemerintah daerah turut mendorong upaya peningkatan mutu layanan kesehatan,” ungkapnya.
Dia berharap, pemerintah daerah bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan merata sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses layanan tersebut.
Tahun ini Wapres Ma’ruf memberikan penghargaan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia.
Para kepala daerah tersebut telah mendukung program JKN-KIS sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau UHC di Indonesia.
Baca juga: Kinerja PDAM Tirta Raharja Apik, Pemkab Bandung Raih 3 Penghargaan dari Pemerintah Australia
Ma'ruf pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung program JKN.
Pencapaian UHC di berbagai daerah itu menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).
Penghargaan tersebut diserahkan Presiden ISSA Mohammed Azman sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.
Penghargaan ini itu semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan program JKN.
Baca juga: Pemkab Bandung Gelontorkan Bantuan Dana Rp 100 Juta Per RW
Gufron menyebutkan, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dia memaparkan, jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.
“Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.129 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).
Ghufron mengatakan, sejak awal pelaksanaan program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan.
“Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp 40,7 triliun, sedangkan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp 151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62 persen," terangnya.
Baca juga: Kang DS Ajak Masyarakat Ramaikan Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional IX
Ghufron menambahkan, pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp 34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.