Buruh "Keukeuh" Minta Rp 3,7 Juta

Didik Purwanto
Kompas.com - Kamis, 5 September 2013
Buruh KOMPAS/HERU SRI KUMOROBuruh dari Gabungan Serikat Buruh Independen memeringati Hari Kartini dengan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (21/4/2013). Berbagai tuntutan mereka serukan antara lain penolakan diskriminasi, menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak, naikkan upah buruh, penghapusan sistim kerja kontrak, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Aksi ini juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei.


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, serikat buruh tetap menuntut kenaikan upah karena standar upah sebelumnya sudah tidak memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) buruh.

"Standar gaji Rp 3,7 juta ini menggunakan 84 item KHL. Sebab bila menggunakan 60 item KHL maka tidak ada kenaikan upah minimal di tahun depan," kata Said di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

Ia menambahkan, standar kenaikan upah ini khusus untuk buruh di wilayah Jabodetabek. Ia menganggap standar upah sebelumnya yang hanya Rp 2,2 juta dinilai belum cukup bagi buruh. Di sisi lain, buruh ini juga menolak kenaikan upah minimum provinsi atau kota yang ditentukan berdasarkan inflasi plus 5-10 persen.

"Kami menuntut dewan pengupahan menetapkan upah tahun depan sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau bisa juga 150 persen dari KHL 60 item," tambahnya.

Hari ini, sekitar 30.000 buruh akan kembali melakukan demo untuk menuntut kenaikan upah sebesar Rp 3,7 juta. Demo buruh ini akan menyerbu kawasan Istana Merdeka, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan PT Jamsostek.

Selain itu, demo buruh ini juga masih menolak dan mencabut instruksi presiden tentang penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah. Sebab, standar UMP versi baru ini hanya diperoleh dari hasil audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saja, tanpa dialog dengan serikat buruh.

"Oleh karena itu, Inpres ini cacat hukum tidak sesuai dengan mekanisme penetapan UMP yang diatur Undang-undang 13/2003. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," jelasnya.

Untuk Kementerian Kesehatan, serikat buruh ini meminta pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014, jadi bukan bertahap hingga 2019. Selain itu pihaknya juga meminta pencakupan jaminan kesehatan ini meliputi 156 juta orang, bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar oleh pengusaha, bukan dari potongan uang gaji.

PenulisDidik Purwanto
EditorErlangga Djumena
Terkini Lainnya
Ganjar Pranowo Siapkan Wisata Investasi untuk Calon Investor
Ganjar Pranowo Siapkan Wisata Investasi untuk Calon Investor
Jateng Gayeng
Di Hadapan 1590 Legislator Jateng, Ganjar Tekankan Antikorupsi dan Integritas
Di Hadapan 1590 Legislator Jateng, Ganjar Tekankan Antikorupsi dan Integritas
Jateng Gayeng
Tingkatkan Investasi Industri Furnitur, BKPM Gandeng Pemprov Jateng
Tingkatkan Investasi Industri Furnitur, BKPM Gandeng Pemprov Jateng
Jateng Gayeng
Sejahterakan UMKM dan Petani, Ganjar akan Luncurkan Bank Khusus
Sejahterakan UMKM dan Petani, Ganjar akan Luncurkan Bank Khusus
Jateng Gayeng
Buku, Jahe Rempah, dan Guritan di Ulang Tahun Ganjar
Buku, Jahe Rempah, dan Guritan di Ulang Tahun Ganjar
Jateng Gayeng
Ganjar Jembatan Perubahan, Sebuah Buku Tentang Kinerja Sang Gubernur
Ganjar Jembatan Perubahan, Sebuah Buku Tentang Kinerja Sang Gubernur
Jateng Gayeng
Gara-gara
Gara-gara "TeLe ApIK" Jateng Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Jateng Gayeng
Ganjar: 4 Rekomendasi Kongres Sampah Akan Masuk APBD 2020
Ganjar: 4 Rekomendasi Kongres Sampah Akan Masuk APBD 2020
Jateng Gayeng
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah
Jateng Gayeng
Lewat Musyawarah, Kongres Sampah Hari Pertama Lahirkan 4 Rekomendasi
Lewat Musyawarah, Kongres Sampah Hari Pertama Lahirkan 4 Rekomendasi
Jateng Gayeng
1.500 Orang Akan Hadiri Kongres Sampah di Jateng
1.500 Orang Akan Hadiri Kongres Sampah di Jateng
Jateng Gayeng
Gara-gara 3 Inovasi Ini, Jateng Jadi Provinsi Terbaik di IGA 2019
Gara-gara 3 Inovasi Ini, Jateng Jadi Provinsi Terbaik di IGA 2019
Jateng Gayeng
Sumut Tertarik Cara Ganjar Wujudkan Jateng sebagai
Sumut Tertarik Cara Ganjar Wujudkan Jateng sebagai "Smart Province"
Jateng Gayeng
Bupati dan Wali Kota Se-Jateng Sepakat Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Pendidikan
Bupati dan Wali Kota Se-Jateng Sepakat Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Pendidikan
Jateng Gayeng
Realisasikan Perda Provinsi Pintar, Ganjar Gandeng Gojek
Realisasikan Perda Provinsi Pintar, Ganjar Gandeng Gojek
Jateng Gayeng