Buruh Berdemo Tolak Ketentuan Upah Baru

Didik Purwanto
Kompas.com - Selasa, 3 September 2013
Buruh Berdemo Tolak Ketentuan Upah BaruANGGA BHAGYA NUGRAHAIlustrasi demo buruh


JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Instruksi Presiden (Inpres) soal ketentuan upah baru bagi buruh. Sehingga KSPI melakukan demo untuk menolak ketentuan upah baru berdasarkan inflasi dan tambahan sekian persen tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, serikat buruh dari berbagai forum melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya tersebut.

"Kami tetap menuntut upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," ungkap Said di Jakarta, Selasa (3/9/2013).

Said menambahkan, bila hanya memakai 60 item KHL maka tidak ada kenaikan upah di tahun 2014. Hal ini mengacu ke standar UMP di DKI Jakarta pada tahun lalu sebesar Rp 2,2 juta.

Di sisi lain, KSPI juga menolak ketentuan upah buruh yang baru yang didasarkan pada kenaikan inflasi ditambah 5-10 persen. Ketentuan ini baru akan diteken oleh Presiden SBY dalam pekan ini.

"Kami ingin agar dewan pengupahan bisa menetapkan UMP 2014 sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau bisa juga 150 persen dari KHL 60 item," tambahnya.

Dengan aspirasi tersebut, Said meminta agar pemerintah mencabut rencana penerbitan Inpres soal ketentuan upah buruh yang baru ini. Anggapan Said, upah versi baru ini hanya ditetapkan sepihak oleh pemerintah dengan hanya mendengarkan aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tanpa dialog dengan serikat buruh.

"Oleh karena itu, Inpres ini cacat hukum tidak sesuai dengan mekanisme penetapan UMP yang diatur Undang-undang 13/2003. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Jokowi tidak perlu mengikutinya karena akan timbul gejolak buruh," jelasnya.

Pada 5 September mendatang, serikat buruh juga akan melakukan demo melibatkan sekitar 30.000 orang buruh se-Bodetabek ke Istana Merdeka, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Kesehatan.

Untuk Kementerian Kesehatan, serikat buruh ini meminta pemerintah menjalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014, jadi bukan bertahap hingga 2019.

Selain itu pihaknya juga meminta pencakupan jaminan kesehatan ini meliputi 156 juta orang, bukan 86,4 juta orang dan iuran buruh dibayar oleh pengusaha, bukan dari potongan uang gaji.

PenulisDidik Purwanto
EditorBambang Priyo Jatmiko
Terkini Lainnya
Ganjar Pastikan Penerima PKH yang Sudah Lulus Tetap dapat Pendampingan
Ganjar Pastikan Penerima PKH yang Sudah Lulus Tetap dapat Pendampingan
Jateng Gayeng
Ganjar Pranowo Siapkan Wisata Investasi untuk Calon Investor
Ganjar Pranowo Siapkan Wisata Investasi untuk Calon Investor
Jateng Gayeng
Di Hadapan 1590 Legislator Jateng, Ganjar Tekankan Antikorupsi dan Integritas
Di Hadapan 1590 Legislator Jateng, Ganjar Tekankan Antikorupsi dan Integritas
Jateng Gayeng
Tingkatkan Investasi Industri Furnitur, BKPM Gandeng Pemprov Jateng
Tingkatkan Investasi Industri Furnitur, BKPM Gandeng Pemprov Jateng
Jateng Gayeng
Sejahterakan UMKM dan Petani, Ganjar akan Luncurkan Bank Khusus
Sejahterakan UMKM dan Petani, Ganjar akan Luncurkan Bank Khusus
Jateng Gayeng
Buku, Jahe Rempah, dan Guritan di Ulang Tahun Ganjar
Buku, Jahe Rempah, dan Guritan di Ulang Tahun Ganjar
Jateng Gayeng
Ganjar Jembatan Perubahan, Sebuah Buku Tentang Kinerja Sang Gubernur
Ganjar Jembatan Perubahan, Sebuah Buku Tentang Kinerja Sang Gubernur
Jateng Gayeng
Gara-gara
Gara-gara "TeLe ApIK" Jateng Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik
Jateng Gayeng
Ganjar: 4 Rekomendasi Kongres Sampah Akan Masuk APBD 2020
Ganjar: 4 Rekomendasi Kongres Sampah Akan Masuk APBD 2020
Jateng Gayeng
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah
Kongres Sampah Jateng Hasilkan Rekomendasi Pembentukan Satgas Sampah
Jateng Gayeng
Lewat Musyawarah, Kongres Sampah Hari Pertama Lahirkan 4 Rekomendasi
Lewat Musyawarah, Kongres Sampah Hari Pertama Lahirkan 4 Rekomendasi
Jateng Gayeng
1.500 Orang Akan Hadiri Kongres Sampah di Jateng
1.500 Orang Akan Hadiri Kongres Sampah di Jateng
Jateng Gayeng
Gara-gara 3 Inovasi Ini, Jateng Jadi Provinsi Terbaik di IGA 2019
Gara-gara 3 Inovasi Ini, Jateng Jadi Provinsi Terbaik di IGA 2019
Jateng Gayeng
Sumut Tertarik Cara Ganjar Wujudkan Jateng sebagai
Sumut Tertarik Cara Ganjar Wujudkan Jateng sebagai "Smart Province"
Jateng Gayeng
Bupati dan Wali Kota Se-Jateng Sepakat Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Pendidikan
Bupati dan Wali Kota Se-Jateng Sepakat Tanamkan Jiwa Antikorupsi Lewat Pendidikan
Jateng Gayeng