KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menekan angka kemiskinan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) melalui penyaluran bantuan senilai Rp 28,01 miliar.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam rangkaian kunjungan kerja di Pendopo Kabupaten Brebes, Kamis (7/5/2026).
Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov Jateng.
“Bantuan ini sangat besar artinya bagi kami karena menjangkau hampir seluruh dimensi kemiskinan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis.
Baca juga: Pemerintah Genjot UMKM Tekan Kemiskinan Ekstrem Lewat Target 10 Juta Pekerja Baru
Pada kesempatan tersebut, Paramitha mengatakan, Pemkab Brebes telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui slogan "Brebes Beres".
Melalui strategi keroyokan, sejumlah program yang digagas Pemkab Brebes mulai membuahkan hasil, di antaranya, penurunan angka stunting dari 23,1 persen menjadi 13,1 persen, renovasi 1.375 rumah tidak layak huni (RTLH), serta jambanisasi bagi 1.581 rumah tangga.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mendukung pendekatan kolaboratif tersebut. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama antarlevel pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga masyarakat.
Luthfi mengatakan, konsep collaborative government harus berjalan hingga tingkat desa agar setiap persoalan sosial dapat ditangani bersama.
Baca juga: Said Abdullah: DPR Tak Berwenang Tutup Ritel Modern, Ekonomi Desa Harus Kolaboratif
“Begitu ada problem di desa atau kecamatan, seluruh dinas harus ikut menyelesaikan. Jadi, tugas bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lebih ringan karena seluruh elemen bergerak bersama,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sepakat memberi perhatian khusus kepada 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi, termasuk Brebes.
Brebes menjadi salah satu wilayah prioritas karena memiliki wilayah yang luas, jumlah penduduk besar, serta berbatasan langsung dengan Jawa Barat (Jabar).
“Kabupaten yang masuk kategori prioritas harus kita keroyok bersama-sama. Ini bukan berarti Brebes miskin sekali, tidak. Brebes itu luar biasa, wilayahnya luas, penduduknya banyak, dan berbatasan langsung dengan Jawa Barat,” katanya.
Baca juga: Ahmad Luthfi Turunkan Inspektorat ke Brebes, Usut 3.000 ASN yang Akali Presensi
Sektor pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam memutus rantai kemiskinan di Brebes.
Melalui program Gas Rolas, Pemkab Brebes telah mengembalikan 628 anak putus sekolah ke bangku pendidikan.
Meski demikian, Luthfi menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap masih tingginya jumlah anak putus sekolah, termasuk mereka yang harus membantu orangtuanya bekerja.
“Sekitar 5.000 masyarakat putus sekolah harus kita sekolahkan gratis. Kalau tidak diberi atensi, wilayah ini bisa tertinggal,” ucapnya.
Baca juga: 13.669 Anak Putus Sekolah di DIY, DPRD Desak Pemda Cari Solusi
Untuk mendukung sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Pemprov Jateng mengalokasikan bantuan sebesar Rp 16,55 miliar bagi 101 sekolah dan lembaga pendidikan di Brebes.
Sementara itu, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial Pemprov Jateng menyalurkan anggaran senilai Rp 1,52 miliar untuk bantuan sosial (bansos) Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), usaha ekonomi produktif, dan kelompok usaha bersama.
Dinas Perumahan dan Permukiman Pemprov Jateng juga memberikan bantuan Rp 900 juta untuk pembangunan 18 rumah baru bagi korban bencana.
Baca juga: Prabowo: Rp 6,62 T Hasil Penertiban Hutan Bisa Bangun 100.000 Rumah Korban Bencana Sumatera
Selain pendidikan dan kesejahteraan, sektor pangan juga menjadi perhatian dalam upaya menekan kemiskinan di Brebes.
Bupati Paramitha mengatakan, produksi padi Brebes pada 2025 mencapai 607.000 ton, melampaui target 575.000 ton.
Brebes juga menyumbang 60 persen produksi bawang merah Jateng dan menembus pasar ekspor, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Untuk menjaga tren positif tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Pemprov Jateng memberikan bantuan Rp 7,03 miliar untuk rehabilitasi 28 paket irigasi tersier dan benih sarana produksi pertanian (saprodi).
Baca juga: Sawah Petani di Jember Tercemar TPA Pakusari, Pemkab Rencanakan Perbaikan Irigasi
Bantuan tersebut diberikan mengingat Jateng ditargetkan memproduksi 10 juta ton gabah kering giling pada 2026.
“Swasembada pangan Jateng yang berkontribusi 15,6 persen nasional harus tetap dipertahankan. Kalau perlu, Jateng menjadi nomor satu di Indonesia,” tegas Gubernur Luthfi.
Luthfi juga meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Pemprov Jateng berkoordinasi dengan Pemkab Brebes untuk memetakan potensi kekeringan dan menjaga produktivitas pangan.
Baca juga: Jawa Tengah Mulai Masuk Musim Kemarau, BMKG Minta Antisipasi Risiko Kekeringan
Selain fokus pada pendidikan, kesejahteraan, dan pangan, Pemprov Jateng juga menyoroti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ketenagakerjaan.
Bantuan senilai Rp 11 miliar diberikan untuk pembangunan ruas jalan menuju kawasan wisata Waduk Penjalin di Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan.
Sementara itu, dana sebesar Rp 1,42 miliar dialokasikan untuk revitalisasi bangunan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan pencari kerja di Brebes.
Dukungan untuk Pemkab Brebes juga datang dari berbagai OPD, antara lain Dinas Komunikasi dan Digital (Komdigi), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Permades), serta Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Inilah cara berpikir yang utuh. Kemiskinan kita keroyok dari hulunya, ekonomi rakyat kita tumbuhkan lewat wisata, dan kompetensi tenaga kerja kita siapkan melalui pelatihan,” kata Paramitha.
Baca juga: Evaluasi Pengentasan Kemiskinan, Menteri Rini Tekankan Akselerasi Dukungan Kementerian PANRB
Paramitha berharap, dukungan Pemprov Jateng dapat terus berlanjut, khususnya untuk program RTLH, sanitasi, perluasan sekolah kemitraan, dan layanan dokter spesialis keliling bagi masyarakat pelosok desa.
“Dengan dukungan Pemprov Jateng, kami optimistis target penurunan angka kemiskinan Jateng dapat tercapai lebih cepat, dan Brebes siap menjadi salah satu kontributor utamanya,” tegas Paramitha.
Seusai kegiatan di Pendopo Kabupaten Brebes, rombongan meninjau tiga lokasi intervensi penanganan kemiskinan ekstrem.
Tiga lokasi tersebut adalah sekolah kemitraan di SMK Muhammadiyah Wanasari, PT Gold Emperor di Tanjung sebagai contoh penyerapan tenaga kerja lokal, serta rumah tidak layak huni di Desa Buara, Kecamatan Ketanggungan.