5 Tahun Berturut-turut, Banyuwangi Pertahankan Opini WTP
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan hasil LPKD tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (26/5/2017) lalu.BANYUWANGI, KOMPAS.com - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyuwangi berhasil mempertahankan prestasi itu selama lima tahun berturut-turut.
"Ini kerja keras kita selama ini. Kerja keras dari para SKPD dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBD," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Senin (29/5/2017).
Penyerahan hasil LPKD tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (26/5/2017) lalu. Capaian WTP untuk kelima kalinya itu meyakinkan Anas bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
"Dulu banyak yang mengkhawatirkan ide-ide menumbuhkan program baru semacam Banyuwangi Festival dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan yang digagas pemkab akan menghalangi capaian opini WTP. Tapi, berkat kepatuhan dan ketelitian dalam menyusun laporan keuangan sesuai kaidah akuntansi, alhamdulillah opini WTP masih bisa kami pertahankan," kata Anas.
Anas mengatakan prestasi tersebut sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar yang lebih kepada daerah yang berhasil mempertahankan capaian itu berulang-ulang.
"Kalau dulu ada kesalahan sedikit masih bisa ditoleransi, tapi sekarang toleransinya lebih ketat. Ini juga memaksa kami untuk lebih berhati-hati menyusun laporan keuangan," jelas Anas.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuwangi Samsuddin menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.
Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, lanjut Samsuddin, melainkan juga harus berdampak kepada masyarakat. Menurut dia, keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga.
"Ini terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Sesuai pesan Pak Bupati," kata Samsuddin.
Untuk mewujudkan itu semua, pihaknya juga akan mendorong pemkab melakukan pengawasan internal yang lebih intensif.
